Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi merupakan musibah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada masalah karena kelemahan pada sector moneter dan keuangan saja, melainkan pada tidak kuatnya struktur sector ekonomi di riel dalam menghadapi gejolak dari luar (external shock) atau gejolak dari dalam (internal shock). Sebelum krisis prioritas industry pemerintah lebih memprioritaskan untuk mendahulukan industry hulu namun mengabaikan industry hilir. Ada semacam statement bahwa kalau industry hulu terbangun maka industry hilir akan mengikuti. Namun dalam kenyataanya pemerintah mengabaikan konsep membangun industry hilir yang dapat dilaksanakan.

Sementara itu industry industry besar yang terbangun tetap rawan gejolak luar tersebut tidak memiliki suatu keterkaitan yang kuat baik kebelakang penyediaan imput (backward linkage) maupun kedepan(forward linkage). Terlambatnya dipromosikan UMKM dalam program membangun industry hilir dan pemihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha besar berakibat peran yang menonjol pada usaha besar. Dengan terlambatnya dipromosikan industry hilir terjadi kepincangan yang cukup parah ketika krisis asia melanda ekonomi. Ketika terjadi krisis industry besar mengahadapi masalah serius sedangkan UMKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua pola pertumbuhan industry berbeda karena antara lain mengunakan bahan baku bersumber dari dalam negeri, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang rendah dan relative cepat bergerak kearah penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.

Ketiga faktor diatas menempatkan UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan diri menjadi usaha yang memiliki keunggulam daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan ekonomi bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihan ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran UKM secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan terpisahnya faktor pengerak UKM dari industry besar merupakan suatu kerapuhan dalam struktur industry yang yang ada sekarang. Hal ini menjadi buktiatas potensi UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, yang muncul akibat kemampuannya untuk secara cepat mengubah dan mengalihkan pasar input outputnya dari input yang mahal ke yang secara relative lebih murah.hal inilah menjadi menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis juga memiliki peeran yang sangat strategis dalam ekonomi suatu negara.

Pemerintah pusat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak krisis ekonomi, seperti program IDT, P3DT, JPS, P2MPD dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sebagai cikal bakal PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berada di bawah binaan Direkrorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Progaram ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia.

Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perwujudan dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk Pengembangan Daerah Tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri di perluas dengan melibatkan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekiternya.

Seluruh proses kegiatan PNPM Mandiri pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu : 1) memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab, 2) mmenyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, 2007 : 1).

Salah satu perhatian dari PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah di bidang ekonomi, karena masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang di guanakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian nasional terutama saat-saat krisis seperti sekarang ini.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

2.      UMKM

C.     TUJUAN

Untuk mengetahui peranan PNPM dan UMKM dalam Perekonomian.

BAB  II

PEMBAHASAN

A.    PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.      Konsep Efisiensi Penggunaan Dana

Ditengah-tengah persaingan yang cukup ketat di bidang industri perusahaan di tuntut untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini berarti perusahaan di tuntut untuk dapat bekerja seefisien mungkin. Efisiensi merupakan tolak ukur yang di gunakan untuk berbagai kegiatan. Handoko (1991:7) mengatakan bahwa efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Secara lebih spesifik, sistem perekonomian bias di katakana efisien bila tidak satupun barang tambahan yang bisa di produksi tanpa mempengaruhi produksi barang lain. (Samuelson dalam Hendar dan Kusnadi,  2002 : 47). Kemudian dalam penjelasan teori produksi ekonomi mikro klasik juga di perkenalkan efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi minimum. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dangan keuntungan maksimum (Soekartawi, 2004 : 27). Sedangkan  menurut Boediono (2001 : 88), efisiensi harus di artikan secara luas yaitu sebagai keadaan di mana kita bisa mencapai sasaran tertentu dengan biaya minimal atau bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Selanjutnya dalam hal pengukuran efisiensi, Ernesco V. Santos dalam Hendar dan Kusnadi (2002 : 49), menyatakan bahwa agar ukuran efisiensi tersebut efektif, peranan kontrol sangat besar. Bila tidak dapat di lakukan, maka akan sulit mengukur efisiensinya. Sedangkan James A.F Stoner dan R Edwan Freeman (1997 : 6) mengemukakan pendapat ahli management Peter Druckerdalam “management” yang menyatakan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing thing right). Menurut Ibnu Syam (1983 : 2) efisiensi dapat di definisikan sebagai ratio antara out put dan in put yang lebih tinggi di banding in put yang di gunakan. Dalam perusahaan, usaha untuk meningkatakan efisiensi umumnya di hubungkan dengan biaya yang paling kecil untuk memperoleh hasil tertentu, atau biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang banyak.

Secara umum ada tiga keputusan penting yang senantiasa perlu di ambil oleh setiap perusahaan dalam menganalisa efisiensi penggunaan dananya. Ketiga keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

·         Keputusan investasi yaitu keputusan yang menyangkut penggunaan dana yang di miliki perusahaan.

·         Keputusan pendanaan atau pembayaran yaitu keputusan tentang sumber dana yang di miliki perusahaan.

·         Keputusan operasional yaitu keputusan mengenai produk apa yang akan di jual dan bagaimana menjualnya agar memperoleh laba (Handoko, 1997 : 10).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan efisiensi penggunaan dana adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya tertentu dengan hasil tetentu pula.

2.      Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri di laksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan, pendampingan dann pendanaan stimulant ntuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Tim Penguji PNPM Mandiri :11).

Konsep pembedayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996 : 15 ), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Lebih lanjut di katakan bahwa pemberdayaan harus di tujukan pada kelompok atau lapaisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999 : 19), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan mayarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling tekait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihsk yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998 : 80) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Selanjutnya upaya tersebut di ikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini di perlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makain berdaya (Kartasasmita, 1996 :75).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan induvidu anggota masyaraakat, tetepi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandri.

3.      Gambaran Umum PNPM Mandiri

a.      PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Pedesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang di gunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah di laksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri di kukuhkan secara resmi oleah presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat di katakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaanya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta Dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang di alokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokaasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

b.      Prinsip Pokok PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SIKOMPAK, terdiri dari :

·         Transparasi dan Akuntabilitas

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat di laksanakan secara terbuka di pertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

·         Desentralisasi

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan di limpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

·         Keberpihakan pada Orang / Masyarakat Miskin

Semua kegiatan yang di laksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

·         Otonomi 

Masyarakat di beri kewenangan secara mandiri untuk berpatisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

·         Partisipasi / Pelibatan Masyarakat

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

·         Prioritas Usulan

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan rkemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, denganmendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

·         Kesetaraan dan Keadilan Gender

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

·         Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di dorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

·         Keberlanjutan setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapijuga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang menceminkan prinsip-prinsip program dalam arti harfiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SIKOMPAK ini di harapkan kemandirian desa terwujud.

c.       Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Pedesaan

Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa term miskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri pedesaan di nikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Jumlah tersebut termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri pedesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekontruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strtegi Pembangunan Kampung (PNPM-P2SPP), dan lain-lain. Pada 201 M0, berdasarkan ancar-ancar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang di keluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri.

d.      Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri pedesaan di laksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut :

·         Sosialisasi dan penyebaran informasi program baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan / memanfaatkan media / saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

·         Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan pemetaan social.

Masyarakat di ajak untuk bersama-sama menentukan criteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin / sangat miskin (RTM). Masyarakat juga di fasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi / situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling di butuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.

·         Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan.

Masyarakat memilih Fasilitor Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan umasing, untuk menggagas masa depan desa. PNPM Mandiri pedesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi / membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

·         Seleksi / Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan.

Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan di danai. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan di danai, di ambil dalam forum musyawarah antar desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang di hadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list).

·         Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang di usulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitor Teknis PNPM Mandiri Pedesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana / prasarana (bila usulan yang di danai berupa pembangunan infrastruktur pedesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi.

·         Akuntabilitas dan Laporan Pengembangan.

Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, di mana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

e.       Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang di salurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangu sarana / prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidiakan. Dalam pelaksanaanny, penngalokasian dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan di lakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil di lakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini di sesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Melihat PNPM Mandiri pedesaan yang di targetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan Negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri pedesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar ASdalam bentuk trust funds dan hibah dari berbagai negara atau lembaga penyandang dana.

f.       Hasil PNPM Pedesaan

1.      Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru Hari Orang Kerja (HOK) 62,5 juta di himpun melalui pekerjaan jangka pendek, yang melibatkan lebih dari 5,5 juta pekerja yang berasal dari masyarakat pedesaan dengan imbalan sesuai dengan harga setempat. Lebih dari 1,57 juta warga desa, pedagang dan pengusaha kecil / rumah tangga lokal, turut mendapatkan pinjaman dan berpatisipasi dalam kegiatan  simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan.

2.      Dampak signifikan terhadap kenaikan belanja rumah tangga pedesaan-hasil studi di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Pedesaan menunjukan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar di banding kecamatan non-program. Selanjutnya, semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga pedesaan.

3.      Sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan gender Berdasarkan berbagai studi, dampak sosial dan ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan terbukti sukses dalam menentukan sasaran dan memberikan bantuan kepada kecamatan termiskin di Indonesia, dengan sasaran kelompok masyarakat miskin.

4.      Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, pembentukan model perencanaan dan pembiyaan partisipatif. Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan dan kegiatan PNPM Mandiri pedesaan terus meningkat, berkisar antara 31-46%. Sebanyak 82% masyarakat lokal di lokasi PPK kini menyatakan talah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat peningkatan kapasitas yang menyertai pelaksanaa PPK. Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan lokasi PPK memilih kinerja yang baik dan memadai, serta berpotensi untuk berkembang.

5.      Rendahnya tingkat korupsi-Audit independen terhadap PPK yang di laksanakan oleh Moors Rowland menemukan penyimpangan proyek desa ini kurang dari 1% dari total dana yang telah di salurkan.

6.      Meningkatkan akses ke pasar, puast kota, fasilits pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih lebih dari 56% desa termiskin di seluruh Indonesia. PNPM Mandiri Pedesaan (melalui PPK dan PNPM-PPK) telah mendanai lebih dari 171.466 kegiatan sarana /prasarana pedesaan di lokasi program di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar investasi PNPM Mandiri Pedesaan melalui PPK dan PNPM-PPK :

a.       32.572 jalan di bangun atau di tingkatkan.

b.      8.755 jembatan di bangun atau di rekontruksi.

c.       10.510 sistem irigasi di bangun.

d.      9.940 unit sarana air bersih dan 4.589 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di bangun.

e.       Untuk pendidikan, telah di bangun dan di renovasi sebanyak 6.411 sekolah  yang terdiri dari peyediaan alat dan materi penunjang belajar mengajar, di berikan lebih dari 117.270 beasiswa pendidkan untuk perorangan, dan mendanai 3.336 jenis kegiatan di bidang pendidikan lainnya.

7.      Tingginya tingkat pengembalian investasi.

Menurut evaluasi ekonomi indenpenden, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Pedesaan berkisar antara 39-68%. Keuntungan yang paling di rasakan adalah terbentuknya kegiatan ekonomi baru melalui prasarana yang di bangun oleh PNPM Mandiri Pedesaan atau kapasitas produksi yang terbatas akhirnya dapat di salurkan ke pasar lokal.

8.      Penghematan biaya dalam jumlah signifikan.

Prasarana desa yang telah di bangun melalui metode PNPM Mandiri Pedesaan sangat hemat dalam pembiayaan. Berdasarkan studi konsultan independen di ketahui, 94% prasarana yang di bangun di nilai berkualitas baik dan sangat baik secara teknis.

B.     PERANAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN

1)      UMKM Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Negara.

Peran besar tersebut, UMKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. “Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 saja jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 43 persen, sedangkan UMKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen” papar Ragimun.

Sekitar 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UMKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Sementara, usaha besar menyerap sekitar 2,8 juta pekerja (data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2010). Untuk itu, Ragimun berharap, UMKM dapat terus tumbuh sehingga kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi  makin besar serta PPN dan PPh dari UMKM dapat terserap dan bisa menambah optimalisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2)      STUDI TENTANG UMKM

Dalam studi tentang UMKM, selalu dibahas bagaimana peran UMKM terhadap perekonomian secara umum. Pada umumnya, studi tersebut menyimpulkan bahwa UMKM berperan secara signifikan pada (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi dan (2) penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi di Jepang dan penciptaan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat pasca perang dunia kedua (Partomo, 2004). Siapakah UMKM ini? Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 milyar.

Di Indonesia, data statistik menujukkan betapa signifikannya peran UMKM terhadap perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998, dalam periode 4 tahun mulai tahun 1994, secara rerata, lebih dari 99% jumlah pengusaha yang ada adalah pengusaha pelaku UMKM (industri sekala kecil). Mereka menyediakan 66% lapangan pekerjaan dengan nilai produksi mencakup lebih dari 88% dari total nilai produksi yang dihasilkan dan meliputi hampir semua sektor usaha: sektor pertanian (57,9%), sektor industri pengolahan (6,9%), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (24%) dan sisanya bergerak dibidang lain.

Data ini semakin meningkat setelah tahun 1998. Perkembangan pelaku UMKM pasca 1998 disebabkan sebagian besar pelaku UMKM dapat bertahan dalam krisis ekonomi 1997-1998 dan bahkan jumlahnya cenderung bertambah. Ada beberapa faktor yang ditengarai menyebabkan pertambahan pelaku UMKM pasca krisis ekonomi. Partomo (2004) mengidentifikasi setidaknya empat hal:

i.        produk UMKM umumnya barang konsumsi dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah sehingga ketika terjadi perubahan tingkat pendapatan (penurunan) akibat krisis ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan.

ii.      sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank sehingga mereka terhindar dari beban biaya bunga tinggi akibat adanya peningkatan suku bunga ketika terjadi krisis di sektor perbankan.

iii.    hambatan keluar-masuk dalam industri yang ditekuni pelaku UMKM hampir tidak ada.

iv.    dengan adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Para penganggur ini akhirnya memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah pelaku UMKM meningkat.

Meski jumlah pelaku UMKM banyak dan signifikan kontribusinya pada perekonomian nasional, pada umumnya para pelaku UMKM ini mengalami beberapa permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut biasanya terkait dengan pengelolaan usaha (manajemen), skala ekonomi usaha, keterbatasan akses ke pasar dan modal.

3).        PELUANG DAN TANTANGAN PERPAJAKAN UMKM

Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana peran pelaku UMKM ini dalam penerimaan pajak. Dengan menggunakan data statistik BPS di atas sebagai proxy, maka dapat dikatakan bahwa 99% dari lebih kurang 20 juta wajib pajak terdaftar adalah UMKM. Namun demikian, porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi.

Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah satu hal yang mudah. Tidak hanya di Indonesia. Di negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang hard to control dari sisi kepatuhan pajak. Sebuah studi tentang administrasi pajak untuk UMKM di Amerika Latin (2005) menegaskan bahwa serangkaian strategi harus dilakukan oleh administrasi pajak, dengan tetap mengedepankan biaya kepatuhan yang rendah, untuk memastikan kepatuhan pelaku UMKM. Demikian juga halnya satu studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2005).

Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal:

a.       Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Berdasarkan pengamatan, kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidak pedulian timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran bahwa mereka harus berNPWP.

b.      Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment). Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (witholding). Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh. Selain itu, tidak adanya data lain yang ada di kantor pajak sebagai penguji penghasilan yang dilaporkan akan memberikan insentif pada wajib pajak swa-usaha untuk melaporkan penghasilan secara tidak benar.

c.       Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga catatan yang ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya relatif tidak ada. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Karena bergerak di sektor informal, ini juga menyebabkan minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, sementara mereka mendominasi peran dalam perekenomian menimbulkan efek pada rasa keadilan. Pelaku UMKM yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, misalnya, akan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Pelaku usaha yang terdaftar harus memungut PPN yang akan menambah harga jual ke konsumen, sementara pelaku usaha yang tidak terdaftar tidak harus melakukannya, untuk barang yang sama. Di pihak laim, pelaku usaha yang terdaftar harus menyisihkan penghasilan yang diperoleh untuk membayar PPh terutang, sementara pelaku usaha yang tidak terdaftar dapat menikmati seluruh penghasilan yang diperolehnya.

Distorsi yang terjadi antara pelaku usaha yang terdaftar dengan pelaku usaha yang tidak terdaftar ini, dalam jangka panjang, akan mengurangi kemampuan pelaku usaha yang terdaftar dalam persaingan di pasar. Distorsi juga akan menimbulkan disinsentif bagi kepatuhan pajak pelaku usaha terdaftar. Untuk mampu bersaing dalam pasar dengan pelaku usaha yang tidak terdaftar, mereka akan cenderung untuk menyelewengkan kewajiban perpajakan, misalnya tidak memungut PPN atau tidak membayar pajak terutang. Menjadi tantangan bagi administrasi pajak untuk bagaimana membuat para pelaku usaha UMKM yang belum patuh pajak menjadi pelaku yang patuh dan pelaku usaha yang sudah patuh untuk tetap patuh.

4).        KEHUMASAN SEBAGAI SOLUSI

Penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari sektor UMKM cukup besar, mengingat besaran skala usaha secara umum dari UMKM. Namun, peluang untuk merealisasikan penerimaan pajak dari sektor UMKM akan nihil kalau DJP, sebagai lembaga administrasi pajak, tidak mampu memahami dan, kemudian, mengatasi tantangan yang ada seperti dibahas di atas. Bagaimana solusi untuk menghadapi tantang-tantangan tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah DJP harus mampu mengajak dan membina para pelaku UMKM agar menjadi pengusaha yang mandiri, mapan, dan tertib.

Mandiri dalam arti para pelaku UMKM mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai yang diperlukan dalam mengelola kegiatan usaha mereka, seperti pengetahuan tentang pengelolaan kegiatan usaha dan keterampilan memasarkan produk-produk mereka. Untuk pelaku UMKM yang produknya merupakan hasil dari kerja kreatif, seperti produk kerajinan, mereka seharusnya mempunyai pengetahuan bagaimana cara melindungi kreasi mereka dari pembajakan dan peniruan pihak lain.     

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut, harapannya kegiatan usaha para pelaku UMKM akan bisa semakin berkembang dan maju. Perlindungan pada hasil karya kreatif akan memberikan insentif kepada mereka untuk semakin mengembangkan produknya. Sehingga, produk yang dihasilkan akan semakin bervariasi dann terbuka peluang-peluang pasar yang baru. Apabila para pelaku UMKM dapat mencapai tahap ini, akses ke sumber-sumber modal dengan sendirinya akan terbuka, sehingga keluhan para pelaku UMKM soal lemahnya permodalan akan dengan sendirinya teratasi, mengingat potensi usaha yang mereka miliki.

Tentu saja ada prasyarat sehingga para pelaku UMKM dapat menjadi pelaku usaha yang berpengetahuan, terampil dan mampu mengembangkan daya kreasi mereka. Di samping hal-hal seperti ketekunan, keuletan, dan semangat berusaha, salah satu prasyarat yang penting adalah  tertib administrasi. Yaitu, para pelaku UMKM hendaknya berdisiplin dalam hal administratif, baik yang berkaitan dengan masalah internal usaha seperti pencatatan juga dengan hal-hal yang terkait dengan pihak luar, seperti masalah perijinan dan aturan-aturan lain. Dengan tertib administrasi dari awal, pelaku UMKM akan terhindar dari masalah formalitas tatkala akan mengembangkan usaha.

DJP, sebagai lembaga administrasi pajak, mempunyai peluang untuk bergerak melakukan pemberdayaan pelaku UMKM melalui kegiatan kehumasan. Mengapa melalui kegiatan kehumasan? Pendekatan kepada pelaku UMKM akan lebih ‘ramah’ apabila dilakukan melalui kegiatan kehumasan dibandingkan dengan melalui kegiatan pengawasan. Pendekatan kehumasan akan lebih bisa diterima oleh kalangan pelaku UMKM. Melalui kegiatan kehumasan DJP dapat melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM dengan menfasilitasi adanya kegiatan pelatihan, bantuan membentuk akses ke pasar, dan jika memungkinkan bantuan akses pada permodalan.

Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan, misalnya, dengan model kelompok-kelompok UMKM binaan. Pengelompokan (clustering) dapat didasarkan pada jenis produk atau domisili. Dengan clustering, pembinaan akan lebih mudah dilakukan karena UMKM yang ditangani relatif sama. Kegiatan pelatihan, misalnya, akan dapat lebih fokus pada hal-hal yang secara umum dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Selain itu, pembangunan akses ke pasar juga akan lebih mudah. Sebagai contoh, untuk pelaku UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, kepada mereka dapat dibuatkan website untuk menawarkan produk mereka lewat Internet. Dimana di dalam website dapat ditampilkan gambar-gambar produk serta alamat yang dapat dihubungi oleh calon pembeli.

Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karenanya, kegiatan pemberdayaan tidak efektif apabila hanya dilakukan oleh DJP. Untuk mengurangi penolakan dari pelaku UMKM, DJP perlu melibatkan berbagai unsur di masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ini. Misalnya, dengan melibatkan instansi pemerintah yang lain, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya. Keterlibatan elemen-elemen masyarakat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat akan menjadikan kegiatan bisa berjalan lebih efektif.

Dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM seperti ini, diharapkan timbul kesadaran di kalangan pelaku UMKM, bahwa mereka diperhatikan. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini akan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang akan berdampak positif pada perilaku kepatuhan pajak.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa :

1.      Efisiensi penggunaan dana merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan biaya tertentu dengan hasil tertentu pula.

2.      Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan induvidu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatamya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandir

3.       Gambaran umum PNPM Mandiri dalam wilayah pedesaan meliputi :

a.       PNPM Mandiri Pedesaan

b.      Prinsip pokok PNPM Mandiri Pedesaan

c.       Cakupan wilayah PNPM Mandiri Pedesaan

d.      Cara kerja PNPM Mandiri Pedesaan

e.       Penyaluran dan pencairan dana

f.       Hasil PNPM Mandiri pedesaan

Secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk penanggulangan.

kemiskinan masyarakat-masyarakat desa seperti yang di lakukan di Kecamatam Tirawuta yang di dalamnya terdiri dari 8 Desa, program ini untuk merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta pelaksanaan program atau pekerjaan.

4.      Peranan umkm terhadap Negara sangat besar hasil pajak sehingga umkm sangatlah berpontesi dalam meningkatkan perekonomian Negara. bahwa UMKM berperan secara signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan  penyediaan lapangan pekerjaan.

5.      Rendahnya kepatuhan pajak terhadap UMKM

·         Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku rumah tangga sehingga kebanyakkan pelaku UMKM tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku

6.      Mereka harus mempunyai pengetahuan bagaimana cara melindungi kreasi mereka dari pembajak dan peniruan di pihak lain.sehingga perlindungan hasil kreasi ini akan di berikan insentif kepada mereka agar bias mengembangkan produknya dan semakin bervariasi sehingga terbuka peluang pasar sehingga keluahan para UMKM dengan sendirinya teratasi mengingat pontensi usah yang di miliki mereka.

7.      Dalam untuk mengembangkan  kreasi para UMKM harus mempunyai pengetahuan yang luas.salah satu persyaratan yang penting adalah harus tertib admintrasi dan manajemen yaitu para UMKM harus disiplin dalam hal administrasi dan manajeman berkaitan dalam hal internal

SARAN 

 1.      Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan utamanya dalam menciptakan program-program yang langsung menyentuh dan mendidik masyarakat, dalam hal ini masyarakat miskin serta program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang membedakannya dengan proyek-proyek swasta pada umumnya seperti PNPM Mandiri ini agar angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Tirawuta benar-benar dapat di tanggulangi/di kurangi jumlahnya.

2.      Kepada ujung tombak PNPM Mandiri di Kecamatan Tirawuta (UPK dan TPK) agar memperhatikan keberhasilan program (keuangan) dan keberhasilan administrasi sebab salah satunya gagal akan berakibat fatal terhadap keberlanjutan program pemerintah di Kecamatan Tirawuta.

3.   Turut serta dan pengawasan program dari masyarakat Kecamatan Tirawuta sangat di harapkan guna mendukung keberhasilan program dan keberhasilan administrasi, sebab pada dasarnya PNPM Mandiri ini sifatnya pemberdayaan masyarakat bukan proyek atau tender.

4.   Pemerintahan harus mempermudah dalam pengurusan NPWP dapat mengikuti peraturan yang sudah ada atau sudah di tetapakan,pemerintahan atau adminitrasi pajak harus melakukan sosialisasi kepada para UMKM

5.   Adminitrasi pajak harus melakukan pendataan ulang untuk para pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan yang belom terdaftar sehingga mereka yang belom terdaftar dapat terdaftar dalam administrasi pajak

6.   DJP harus melakukan pembinaan atau bimbingan untuk para pelaku UMKM keakses pasar

7.         Pemerintahan harus melakukan pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM  dalam melakukan pemasaran barang dan jasa